Bawaslu Gelar SKPP, Bupati: Kader Pengawas dari Masyarakat, Untuk Demokrasi yang Lebih Baik

Pati – Kilaspersada.com, Bupati Pati Haryanto menghadiri acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar di Muria Ballroom The Safin Hotel Pati, Rabu (6/10/2021).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tanggal 6-8 Oktober 2021 dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah M Fajar Saka dan diikuti 85 peserta dari Pati dan Jepara.

Bupati Haryanto mengatakan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini.

Menurut dia, kader partisipatif dari kalangan masyarakat memang perlu dipersiapkan, sekalipun tahun politik masih cukup lama, yakni 2024 mendatang

“SKPP ini langkah yang baik untuk merefresh, mengingatkan kembali tentang pelaksanaan pesta demokrasi. Peserta minimal akan tahu bagaimana berdemokrasi, penyelenggaraannya bagaimana,” kata Haryanto.

Menurut dia, dengan adanya partisipasi pengawasan dari masyarakat, penyelenggaraan pesta demokrasi akan berjalan secara fair. Bahkan sampai tingkat paling bawah, misalnya pemilihan kepala desa atau malah pemilihan Ketua RT.

Pada kesempatan tersebut, dia juga berpesan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SKPP ini benar-benar menaati protokol kesehatan.

Sementara, Ketua Bawaslu Jateng M Fajar Saka menegaskan, semua pihak yang terlibat kegiatan ini semua sudah dites swab dan hasilnya negatif Covid-19.

“Namun, tetap dibutuhkan kerja sama agar selama kegiatan protokol kesehatan dilaksanakan dengan hati-hati. Ini bagian dari kontribusi kita menyelesaikan persoalan bangsa,” ujar dia.

Fajar mengatakan, meski Pemilu memang masih lama, berdasarkan undang-undang Bawaslu punya kewajiban untuk mempersiapkan sebaik-baiknya.

“Terutama menyiapkan pemilih. Integritas demokrasi tidak bisa terwujud kalau hanya dibebankan pada penyelenggara Pemilu. Misal Bawaslu dan KPU sudah baik, tapi ternyata trouble makernya pemilih yang langsung pasang tarif. Kalau seperti ini tidak akan terwujud pemilu yang berintegritas,” tutur dia.

Fajar menyebut, selain karena adanya niat, kejahatan bisa timbul kalau ada kesempatan.

“Maka kita bisa hentikan kejahatan politik uang dengan berperan menjadi pemilih yang kritis. Otomatis niat (kontestan Pemilu) untuk membagikan uang akan berhenti,” kata dia.

Melahirkan kader-kader pengawas pemilu melalui SKPP, lanjut Fajar, merupakan tujuan jangka panjang.

“Kita tidak bisa menilai hasilnya dalam satu atau dua bulan. Rekan-rekan peserta semua akan jadi bagian dari 106 titik SKPP di seluruh Indonesia. Di sini ada 85 orang. Di titik lain juga sama. Maka akan ada ribuan orang punya semangat baik,” ungkap Fajar.

Dia mengatakan, proses Pemilu yang bermartabat dan berintegritas akan menghasilkan pemimpin yang hikmat dan bijak. Adapun politik uang akan berpotensi melahirkan pemimpin yang sebaliknya.

“Maka sebarkanlah ilmu yang didapat dari kegiatan ini ke teman-teman yang lain. Sehingga ketika semakin banyak jejaring dan banyak yang paham, akan ada kekebalan atau imunitas dari virus anti demokrasi. Politik uang, hoaks, dan sebagainya bisa ditangani sebaik-baiknya,” tandas dia. (Hms/Sa)