Empat Bulan Tersisa, Bupati Minta OPD Segera Tuntaskan Program

Pati – Kilaspersada.com, Memasuki awal Bulan September 2019, Bupati memimpin Upacara Luar Biasa di Halaman Setda Kabupaten Pati Senin (2/9). Bupati Pati Haryanto mengawali sambutannya dengan menyampaikan, ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah.

Di awal September ini, Bupati menghimbau kepada jajarannya untuk segera melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan (Sekwan), terkait pembentukan alat kelengkapan DPRD. Hal ini diperlukan agar Kabupaten Pati tidak ketinggalan dengan daerah – daerah lain, yang lebih dahulu melakukan pelantikan anggota dewan.
“Dengan segera terbentuknya alat kelengkapan DPRD secara otomatis program – program yang telah tersusun di tahun 2019 ini akan terlaksana. Baik itu pembahasan regulasi terkait raperda maupun tentang pembahasan APBD tahun 2020,” imbuhnya.

Bupati juga mengingatkan pada semua yang hadir khususnya para Kepala OPD bahwa masih tersisa empat bulan jelang akhir tahun. Oleh sebab itu, bagi instansi yang memiliki program diluar schedule / jadwal untuk selalu dipantau atau diawasi.
“Jangan sampai pada saatnya nanti, malah dikejar rekanan karena kita beranggapan bahwa waktu yang tersisa masih lama dalam menyelesaikan program. Untuk itu program yang tidak terjadwalkan agar selalu dipacu. Terlebih kita nanti juga dikejar pertanggungjawaban,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Bupati, waktu 4 bulan yang masih tersisa ini agar terus dimanfaatkan dengan sungguh – sungguh. Apabila masih memiliki program yang tak terjadwal segera dilaksanakan, bagi yang sudah terlaksana agar selalu diawasi dan dipacu agar kedepan tidak muncul masalah – masalah maupun persoalan.

Terlebih yang kaitannya dengan DD, kemudian ADD maupun yang lain. Sebab, di lapangan ada satu sampai dua desa yang perlu dikonfirmasi kaitannya dengan penggunaan DD yang memunculkan persoalan.
“Minta tolong untuk Dispermades agar dapat membantu memantau. Sebab semakin besar anggaran DD, semakin besar pula resiko yang muncul,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa hal ini diperlukan untuk mengantisipasi segala persoalan yang dapat muncul kaitannya dengan Dana Desa (DD). Bupati mengungkapkan belum lama ini Pemkab Pati mendapat kunjungan dari BPK Provinsi dan Kementrian Keuangan dan lain – lain.

“Laporan pertanggungjawabannya baik namun implementasi di lapangan tidak cukup baik akan otomatis akan menimbulkan permasalahan di lapangan,” pungkasnya.(Hms/As)