DPD SPRI Jateng Gelar Halal Bi Halal, Segera Jalankan Program Prioritaskan SKW

Magelang – Kilaspersada com, Pengurus Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Jateng mengadakan Acara Silaturahmi dan Halal Bi Halal sekaligus penetapan kepengurusan DPD SPRI Jateng yang digelar di Tamanagung Seafood & Grill, Jl. Tentara Pelajar No.43, Tejowarno, Tamanagung, Kec. Muntilan, Magelang, minggu (30/5/2021).

Acara halal bihalal ini dengan menerapkan aturan protokol covid 19. Sebelum acara dimulai semua anggota yang hadir, bersama sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Selain mengadakan Halal bi Halal Pengurus membahas program kerja dengan memprioritaskan Pelantikan Pengurus DPD SPRI Jateng serta program pelaksanaan SKW sesuai yang diamanatkan DPP SPRI kepada seluruh DPD SPRI dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat DPC Kabupaten Kota di Indonesia.

“Kami mengapresi apa yang menjadi tugas SPRI yang diamanatkan DPP yaitu bagaimana SPRI bisa mengedepankan profesionalisme dan independen serta kedaulatan pers. SPRI ingin mendidik wartawan agar profesional, mandiri, dipercaya untuk kepentingan publik, karena selama ini banyak wartawan yang kurang memahami kode etik ataupun kaidah jurnalistik,” Hal ini disampaikan Ketua DPD SPRI Jateng, Sriyanto Ahmad,S.Pd. MH (Med).

Namun demikian, SPRI akan mengadakan Sertifikasi Kompetensi Wartawan ( SKW) dari BNSP dan LSP Pers Indonesia yang diakui Kemenakertrans sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ). SPRI sudah ada sekitar 30 tenaga asesor yang nantinya akan mendidik para rekan pers agar mempunyai SKW.

Implementasinya seperti apa? nanti kalau wartawan sudah memiliki SKW maka akan profesional yaitu dia akan meningkatkan knowledge (pengetahuan), Skill ( keahlian) serta etitude (sikap). Dengan tiga pilar ini akan menjadi wachdog eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kami berharap wartawan bisa diterima masyarakat, bisa diterima oleh pasar. Karena kalau sudah diterima pasar nantinya akan membantu perusahaan pers dan juga membantu Dewan Pers Indonesia (DPI).

Sriyanto juga menerangkan, Ketika rekan rekan dari SPRI atau organisasi lainnya yang bergabung dengan DPI, maka DPI lah yang nantinya akan menangani persoalan persoalan hukumnya.
Jadi nggak bisa ketika anggota wartawan dari SPRI dibawah naungan DPI ditangani oleh DP mesti akan terjadi tumpang tindih, atau penyalahgunaan wewenang atau kriminalisasi terhadap wartawan.

Saat ini kita sudah pemutakhiran data masing masing pengurus sesuai dengan tupoksinya.
Terkait rencana Pelantikan pengurus DPD SPRI Jateng, dirinya menegaskan bulan depan di Bandungan, nanti DPP akan hadir sekaligus pengenalan pra SKW sekaligus sebagai sosialisasi agar wartawan di SPRI nantinya bisa mengikuti SKW kedepannya. Sekaligus kita akan membentuk DPC dari lima karesidenan atau 35 DPC Kabupaten Kota di Jateng.

“Saya ingin wartawan yang profesional untuk.kepentingan publik, yang paling pokok bagaimana menyejahterakan wartawannya, karena kalau perusahaan pers bisa menaungi wartawan yang sudah sejahtera adalah bagaimana perusahaan pers itu bisa menaungi jejaring dan loby artinya jejaring kepada Instansi mapupun perusahaan akan bekerja sama dengan pers yang independen, profesional,” Harapan
Ketua DPD SPRI Jateng, Sriyanto Ahmad,S.Pd. MH (Med).

Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPD SPRI Jateng, M.Taufiq.A.Md. S.Pd “Terkait dengan SKW bahwa program SKW merupakan program DPP SPRI melalui DPI untuk ditindak lanjuti pelaksanaanya kepada DPD SPRI se Indonesia bagi anggota wartawan yang merupakan konstituen DPI dimanaTempat Uji Kompetensi (TUK) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Insonesia yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diakui Kemenakertrans sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Menurutnya untuk DPD SPRI Jateng sesuai arahan Ketum SPRI Pusat Heintje G. Mandagie diharapkan nantinya mengadakan SKW serta Pelatihan Asesor yang berlisensi BNSP guna memperbanyak kebutuhan asesor di bawah naungan DPI untuk kedepannya agar nantinya pelaksanaan SKW dibeberapa daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota bisa mencukupi tenaga asesornya dalam pelaksanaan SKW,” pungkasnya.

bledek's.