Pati – Kilaspersada.com, Bupati Pati Haryanto mendukung adanya sertifikat kompetensi bagi para jurnalis. Hal ini menurutnya untuk mencegah maraknya pemberitaan yang tidak bertanggungjawab.
Hal tersebut ia sampaikan ketika menghadiri Musyawarah Koordinasi Daerah (Muskorda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muria Raya, hari ini, di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin), Dandim 0718, perwakilan dari DPRD Pati, Dewan Pers, IJTI Pusat, IJTI Jateng, dan IJTI Muria Raya.
“Saya setuju kalau selama ini ada semacam sertifikat kompetensi untuk jurnalis. Dengan demikian tidak semua orang membuat pemberitaan dengan seenaknya”, tegas Bupati dalam sambutannya.
Sehingga, lanjut Haryanto, setiap berita yang ditulis ada pertanggungjawabannya.
“Karena kalau berita yang tidak bertanggungjawab terlanjur beredar kemana-mana, untuk menariknya kembali juga sulit sekali”, imbuhnya.
Terlebih dengan maraknya media sosial sekarang ini, menurut Bupati, informasi yang tidak valid semakin mudah beredar.
“Pengguna media sosial itu kan tahunya hanya memotret kejadian kemudian memviralkannya ke mana-mana. Padahal belum tentu informasi yang dia sebarkan sesuai dengan kejadian sebenarnya”, imbuh Bupati.
Haryanto juga mengatakan bahwa dengan kode etik dan kompetensi yang dimiliki, jurnalis harus menjadi corong informasi yang valid.
“Hal ini demi mengantisipasi persebaran informasi yang tidak benar. Karena itu saya menyambut dengan baik Muskorda IJTI di Pati ini”, imbuhnya.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan beberapa rekomendasi yang baik, sekaligus memberi pemahaman pada para jurnalis agar selalu memegang kode etik yang ada.
“Sebab memang media adalah corong informasi. Perlu dibekali kode etik dan kompetensi agar produk jurnalistik yang dihasilkan tidak menyimpang”, tegasnya.
Pada kesempatan tersebut Haryanto juga berterima kasih kepada IJTI dan para insan pers secara umum. Menurutnya selama ini pihaknya telah bekerjasama secara baik dengan media.
“Saya senang dengan keberadaan media. Sebab kalau tidak ada teman-teman media tidak ada yang menginformasikan program pemerintah”, pungkasnya. (Hms/As)
