Permudah Kepengurusan Perizinan, Pemkab Pati Akan Bangun Pusat Mal Pelayanan Publik (MPP)

Pati – Kilaspersada.com, Pemerintah Kabupaten Pati berencana menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) agar memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan sesuai kebutuhan masyarakat, Pemkab Pati mengadakan studi komparasi ke Kabupaten Banyumas, yang lebih dahulu meresmikan MPP pada bulan Januari tahun 2019.

Tak tanggung- tanggung, Wakil Bupati Saiful Arifin memimpin rombongan didampingi Sekretaris Daerah Suharyono bersama para Kepala OPD, Kantor Imigrasi Pati dan Bank Jateng dalam studi komparasi yang berlangsung (12/2) di Kabupaten Banyumas.

Sementara itu dari Kabupaten Banyumas, Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono bersama Sekda Wahyu Budi Saptono menyambut kedatangan rombongan serta memberikan paparan proses pendirian MPP di Kabupaten Banyumas.

Wabup Saiful Arifin mengatakan, Kabupaten Banyumas telah berhasil menggabungkan berbagai jenis pelayanan di satu tempat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan publik dari kependudukan, perizinan, dokumen, hingga membayar pajak.

“Kemudahan ini akan kita hadirkan di Kabupaten Pati, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengurus dokumen kependudukan, perizinan hingga pajak di satu tempat,” ujar Wabup.

Wabup berharap sepulangnya dari Kabupaten Banyumas, para Kepala OPD dan instansi yang ikut dalam kunjungan ini akan memiliki gambaran, bagaimana mewujudkan Mal Pelayanan Publik yang sesuai di Kabupaten Pati.

“Tentunya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Pati. Adanya MPP ini bisa menjadikan pelayanan publik tersentral sehingga lebih efektif dan efisien, serta memangkas birokrasi,” jelas Safin.

Rombongan dari Kabupaten Pati juga berkesempatan melihat langsung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas yang menjadi proyek percontohan MPP oleh Kemenpan-RB.

Di MPP Banyumas, ada tujuh instansi vertikal, yakni, Polres Banyumas, Kantor Imigrasi, BP3TKI Jateng, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pelayanan Pajak, dan Bank Jateng. Kemudian, ada Gerai Jateng, dan 10 OPD Kabupaten yang memberi pelayanan.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Pati mengatakan studi komparasi ini akan segera ditindaklanjuti dengan mengumpulkan OPD terkait, juga instansi vertikal yang menangani pelayanan untuk mempersiapkan pendirian MPP di Kabupaten Pati.
“Adanya pendirian MPP diharapkan bisa memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang mudah, cepat dan tidak berbelit dapat dilaksanakan di Kabupaten Pati,” pungkasnya.

(Hms/As)