Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Bedah Strategi Pengentasan Kemiskinan di Jawa tengah

Semarang – Kilaspersada.com, Kemiskinan masih saja menjadi prolem setiap pemerintah daerah, tak terkecuali Jawa Tengah. Guna mengentaskan kemiskinan didaerahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai terobosan, di antaranya program satu Dinas Satu Desa miskin, yang di prioritaskan di 745 desa binaan di 14 kabupaten dan sejumlah program yang lain.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan di nilai sudah berjalan cukup baik. Hanya saja jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah memang masih cukup banyak sehingga diperlukan upaya percepatan dan terobosan baru guna semakin menekan angka kemiskinan.

Sinergi antara pemerintah dan pihak pihak terkait sangat dibutuhkan dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membina desa – desa sangat dibutuhkan. Sementara itu, perusahaan – perusahaan swasta dapat berkiprah melalui program Corporate Social.

Dengan memberdayakan ekonomi pedesaan melalui pendampingan dan pembinaan, diharapkan memunculkan kepedulian dan kesadaran bersama, yang melahirkan inovasi, kreasi serta kepemimpinan di desa – desa. Pada akhirnya akan muncul entrepreneur – entrepreneur baru berbasis pedesaan yang akan menjadi pendorong ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD Prov. Jateng, Quatly Abdul Kadir Alkatiri, Dipl.Ing, mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Jateng ada di 14 kabupaten/kota, ini perlu adanya terobosan – terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemiskinan di Jateng ada sekitar 3,7 juta jiwa, hal ini diantaraanya masih banyaknya pengangguran, data berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya kriteria tingkat kemiskinan secara kasat mata juga sulit dibuktikan, misalnya bisa saja mereka di pinjami tempat untuk tinggal oleh saudaranya. Untuk menaggulanginya harus ada sinergitas antar pihak, baik pihak provinsi atau Bappeda atau pihak swasta, namun harus ada pendataan yang jelas terlebih dahulu, misalnya sudah berapa warga kita diterima bekerja, data harus jelas.

“Angka penurunan kemiskinan di Jateng selama kurun waktu 2014 – 2019 sekitar 1 juta jiwa dengan catatan pendapatan dikatakan orang itu kategori miskin yaitu 350.000/perbulan,” ulasnya.

Saat menjadi salah satu narasumber Dialog bersama Parlemen dengan tema Strategi Pemgentasan Kemiskinan Di Jawa Tengah yang disiarkan langsung MNC. Trijaya FM di ruang 603-604 Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Jalan Kedung Mundu Raya No 18 A, Kota Semarang, minggu lalu.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya, Edi Wahyono menjelaskan,6 bahwa pada bulan September lalu ada 14 kabupaten yang merah tapi per maret 2019 ada satu kabupaten yang lolos jalur merah yaitu kabupaten Cilacap.

Menurutnya angka kemiskinan yang resmi di buat oleh BPS di ukur dari tingkat pengeluaran sebuah keluarga, di setiap daerah ada daerah kemiskinan dari kabupaten/ kota masing masing berbeda tergantung inflasinya, tingkat kemiskinan di Jateng apabila pendapatan per orang 350.000/bulan, maka penduduk yang di survey BPS jumlah pengeluarannya kurang dari 350.000 maka dikategorikan “Angka kemiskinan di Jateng 10,80 persen atau 3,7 juta jiwa.

Data yang baru 9 persen, yang kebanyakan merah itu juga prosentase penduduk miskin diatas 10,80 persen, diatas 9,70 persen kalau yang kuning itu sudah dibawah 10,80 persen tapi masih di atas 9,9 persen,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dekan FEB Unimus, Dr. Hardi Winoto, menuturkan, RPJMD menuju Jateng yang sejahtera menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskian, jadi kemiskinan merupakan prioritas di RPJMD tentu juga masalah pendidikan dan kesehatan. “Target penurunan angka kemiskinan tahun 2023 jateng berkisar 1,4 persen ini merupakan target yang ambisius tetapi harus tetap kita lakukan”, Pungkasnya.

(PurBledeks/Red)