Pemkab Pati Alokasikan Anggaran Untuk Siswa Miskin Berprestasi

Pati – Kilaspersada.com, Bupati Pati Haryanto mengaku, terkadang dirinya merasa kasihan kepada para siswa karena sering ada pergantian kurikulum dan regulasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan.

Adanya perubahan regulasi di bidang pendidikan, menurutnya, kerap terjadi seiring dengan pegantian kepemimpinan lima tahunan, dalam hal ini pergantian menteri pendidikan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Gedung Korpri Pati, Selasa (29/10).

“Perubahan regulasi ini dampaknya, kan pada yang ada di bawah. Kalau guru, karena punya kewajiban untuk mengajar, harus ikut dengan metode yang baru. Mau tidak mau harus dilakukan,” ujar Haryanto.

Betapapun kerap menimbulkan persoalan tertentu, Haryanto meyakini, setiap adanya perubahan regulasi, tentu mengandung harapan akan peningkatan mutu pendidikan.

“Kalau maunya mutu pendidikan itu bagus, tentu harus diimbangi dengan regulasi yang memadai. Mutu pendidikan mau dibawa ke mana, pedomannya adalah regulasi yang ada. Dan kita tidak bisa mengatur kebijakan sendiri,” ucap Haryanto.

Berkaitan dengan hal ini, Haryanto mengajak segenap penyelenggara pendidikan di Kabupaten Pati untuk menunggu kebijakan dari Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang baru.

“Mendikbud yang baru ini tidak dari latar belakang pendidikan. Kita tunggu kebijakannya, apakah nanti akan punya terobosan positif,” ujarnya.

Haryanto meyakini, Presiden Joko Widodo menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbud pasti telah melalui pertimbangan tertentu.

Ia menyebut, berdasarkan pemberitaan yang ia baca,
Nadiem memiliki paman yang merupakan menteri pendidikan pada era Presiden Soeharto, yakni Fuad Hasan.

“Sehingga, ada hubungan historis dalam dunia pendidikan. Namun, mungkin presiden menunjuk beliau bukan hanya karena ada hubungannya itu, melainkan karena beliau punya kepemimpinan yang cukup bagus, punya terobosan yang cukup bagus. Dengan demikian, presiden menempatkannya untuk membawa pendidikan di Indonesia agar lebih baik,” jelasnya.

Bagaimanapun, lanjut Haryanto, yang terpenting saat ini adalah, apabila belum ada regulasi baru, penyelenggara pendidikan tetap harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang selama ini berlaku dengan sebaik-baiknya.

Dalam mendukung kemajuan pendidikan, Haryanto menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pati juga berperan dengan secara khusus mengalokasikan dana dari APBD untuk kepentingan pendidikan.

Di antaranya, Haryanto menyebut, baru saja tadi malam dirinya menandatangani BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari APBD untuk SMP.

“Totalnya dua koma sekian miliar rupiah. Karena per siswa mendapat Rp 86 ribu. Ini untuk menunjang kekurangan dari yang ditanggung pemerintah pusat,” ucap Haryanto.

Di samping dana BOS, lanjutnya, Pemkab Pati juga mengalokasikan anggaran untuk siswa miskin berprestasi.” Semua itu demi mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Pati”, pungkasnya.

( Hms/As)