228 Warga Kabupaten Pati Mundur Dari Penerima Bantuan PKH

Pati – Kilaspersada.com, Bupati Pati Haryanto memberikan pengarahan dalam kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Implementasi SIKS -NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati yang bertempat di Pendopo Kabupaten Pati. Rabu, (05/02/20)

“Dalam input data jangan sampai data dimanipulasi. Apabila dimanipulasi, pasti akan muncul data tentang bantuan yang tidak tepat sasaran,” tegas Bupati mengawali arahannya kepada para camat dan pihak desa.

Bupati juga menyontohkan bahwa sebanyak 228 warga di Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Trangkil penerima PKH telah mengundurkan diri akibat dilabeli miskin.

“Hari ini kita harus berani, sekarang tidak ada orang yang tidak mampu untuk makan. Sebab yang benar-benar tidak mampu kan sudah ada PKH,” ungkap Bupati.

Bupati meyakini bahwa dari sekian ratus ribu warga yang mendapat bantuan PKH, pasti ada data yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pihaknya bersama Dinsos hari ini mengundang camat dan pihak desa guna menyinkronkan data agar valid.

“Waktu yang ada ini jangan sampai sia – sia. Yaitu sampai 30 Maret 2020. Hal ini dilakukan lantaran selama ini sering ada kesalahan terkait input data,” imbuhnya.

Bupati mengingatkan, jangan sekali – kali orangnya sudah tidak ada, tapi masih mendapatkan bantuan. Selain itu, juga ada warga yang sudah mampu, yang telah meninggal, dan lain lain. Tak hanya itu, bantuan yang ada, Bupati menegaskan jangan sampai digunakan oleh para petugasnya sendiri.

“Kalau hal ini kesalahan data jadi temuan, ya otomatis harus mengembalikan. Tujuan bantuan itu kan untuk meringankan beban, bukan malah digunakan untuk petugasnya. Kalau terjadi hal semacam itu otomatis harus dikembalikan. Petugas seperti itu tidak usah dipertahankan,” ujar Haryanto.

Bupati menegaskan data yang valid dapat dipertanggung jawabkan. Maka bukan hal yang mustahil angka kemiskinan di Pati akan semakin menurun.

“Nanti pak camat membuat jadwal untuk musyawarah desa terkait verifikasi data. Yang membenarkan kevalidan data bukan dari pihak desa, melainkan dari tokoh masyarakat,” jelas Bupati.

(Hms/As)