Hadiri Musrenbangwil, Bupati Sebut Kabupaten Pati Dapat Bantuan 100 Milliar Untuk Normalisasi Sungai

Jepara – Kilaspersada.com, Bupati Pati Haryanto menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) yang bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (10/3/2020).

Dalam acara tersebut, Bupati menyampaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kabupaten Pati, yaitu diantaranya tentang banjir. Yang mana Pati ini dilintasi oleh sungai Juwana sepanjang kurang lebih 61 Km.

“Ini bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, melainkan pemerintah pusat. Dan untuk menangani permasalahan tersebut, tahun ini kita mendapat bantuan 100 miliar untuk normalisasi sungai. Itu pun belum termasuk anak – anak sungai dari Juwana yang menjadi kewenangan balai besar”, ujar Bupati.

Bupati menyebut bahwa hal ini merupakan momok tersendiri setiap tahun. Sebab setiap kali memberikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Pati pasti selalu terdampak banjir. Meskipun faktanya, banjir yang terjadi tersebut hanya sesaat saja.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan beberapa inovasi yang saat ini telah berjalan dan dikembangkan sejak lama yaitu layanan pajak daerah online.

“Jenis pajak online yaitu restoran, hotel, reklame, hiburan, pajak parkir, PPJ, pajak sarang burung walet yang mana itu diluar pajak BPHTB dan PBB. Dengan sistem online ini, pendapatan daerah bisa meningkat”, jelasnya.

Pihaknya menegaskan bahwa layanan pajak daerah online akan terus dikembangkan agar dapat terkoneksi dengan perbankan, OPD, masyarakat serta RSUD.

“Tak hanya itu, di tahun 2020 ini akan kita kenalkan di toko – toko modern serta kantor pos. Sebab inovasi ini sangat membantu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah,” ungkap Bupati dihadapan para kepala daerah lain.

Selain berharap normalisasi sungai Juwana dapat segera dituntaskan, di musrenbangwil ini Bupati juga berharap revitalisasi jalur kereta segera direalisasikan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membahas beberapa permasalahan yang diadukan masyarakat.

Menurutnya, banyaknya aduan dari masyarakat mesti direspons oleh pemerintah. Jika demikian, artinya komunikasi berjalan baik.

“Disitulah meeting point (titik temu) antara rakyat dan pemerintah, arti penting hadirnya negara,” ucap dia.

Adapun di antara persoalan yang menjadi aduan masyarakat, sebut Ganjar, yakni mengenai validitas data Program Keluarga Harapan (PKH), infrastruktur jalan, dan permasalahan pendidikan.

Mengenai masalah pendidikan, lanjut Ganjar, satu di antara hal terpenting ialah mengenai kesejahteraan guru.

“Protes guru sudah banyak. Saya ingin bilang, GTT dan PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) bisa tidak di tempat panjenengan dibayar dengan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten)? Kalau belum bisa, yang penting dinaikkan, supaya progresnya tiap tahun kelihatan. DPRD di kabupaten juga perhatikan soal ini,” tandas Ganjar.

(Hms/As)