Hadiri Paripurna DPRD, Bupati Dengarkan Tanggapan Fraksi Soal Perubahan APBD 2019

Pati – Kilaspersada.com, Bupati Pati Haryanto hari ini menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda rapat penyampaian tanggapan fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Kabupaten Pati.

Hadir pula dalam kegiatan itu Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin), Sekretaris Daerah Suharyono, beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. Tujuh dari delapan fraksi yang ada di DPRD Pati menyampaikan pendapatnya sebagai tanggapan atas penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 oleh Bupati Haryanto pada rapat paripurna sehari sebelumnya.

Ali Badrudin menguraikan sejumlah pandangan fraksi, diantaranya dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati, yang menyampaikan tanggapannya mengenai target Pajak Hiburan yang meningkat, semula Rp 645 juta menjadi Rp 700 juta.

FPG memberi tanggapan mengenai target pajak restoran yang meningkat drastis, semula Rp 2,6 miliar menjadi Rp 4,5 miliar.

“Pajak restoran sangat besar potensinya dan kemungkinan bisa lebih dioptimalkan”, ujarnya.

FPG juga meminta untuk dilakukan penghitungan ulang target yang ditetapkan. “Apakah masih bisa dioptimalkan lagi? Mengingat banyak potensi restoran baru di wilayah Pati,” ungkap Endah.

Masih rendahnya bantuan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Wiyata Bhakti (GWB) yang tersebar di wilayah Pati adalah poin lain yg menjadi perhatian FPG.

Pihaknya meminta penjelasan kepada Bupati Pati terkait hal ini.

Sementara itu, Fraksi PDIP yang diwakili Noto Subianto menyampaikan salah satu tanggapanya yaitu mendorong untuk memetakan daerah-daerah yang perlu diberikan program pembuatan sumber air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian. Hal ini terkait musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan di sebagian wilayah Kabupaten Pati.

Kemudian Fraksi Partai Demokrat (FPD) diwakili Sunandar menyampaikan pendapat umum yaitu apresiasi terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 32,8 miliar.
“Dengan penambahan ini kami berharap pembangunan sektor penting merupakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pati, baik sektor pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan,” ucap Sunandar.

Sementara itu Fraksi Partai Hanura (FPH) yang diwakili Warsiti menerima Raperda perubahan APBD 2019 dan mengajak semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas ke tahapan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Partai Nasdem (FPN) yang diwakili Muhammad Said secara umum mengapresiasi peningkatan proyeksi pendapatan daerah yang signifikan, yakni dari Rp 2,75 triliun pada APBD murni menjadi Rp 2,83 triliun pada Perubahan APBD. Namun, pihaknya tetap mendorong Pemkab Pati untuk meningkatkan kinerja.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pati terus meningkatkan kinerja secara maksimal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui eksplorasi potensi wilayah yang ada untuk dijadikan tempat wisata serta usaha lain yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat,” ucap Said.

Fraksi PKS yang diwakili Muhammad Karmijan, lebih menyoroti persoalan terkait seringnya terjadi kekurangan stok blangko E-KTP.
“Mohon untuk segera diupayakan penyelesaiannya karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Fraksi terakhir yang menyampaikan pendapat umum adalah Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Noor Laila, yang menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan PAD.

Rapat paripurna ditutup setelah Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat umum, karena Fraksi PKB tidak menyampaikan pendapat umum pada rapat tersebut. (Hms/As)