SATPOL PP Pati Sukses Capai Target Pelaksanaan Gerakan Pati Tertib Dan Tenteram

Pati – Kilaspersada.com, Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Hadi Santosa mengaku pihaknya telah sukses mencapai target pelaksanaan Gerakan Pati Tertib dan Tenteram yang sebelumnya telah diluncurkan Bupati Pati pada 22 April 2019 yang lalu.

Kendati baru berjalan sekitar 1,5 bulan, rupanya Satpol mampu mensosialisasikan pengimplementasian dan penegakan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Perbup No. 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Perda No. 7 Tahun 2018.

“Dari 11 jenis ketertiban yang diatur dalam Perda dan Perbup, lima diantaranya berhasil kami laksanakan sosialisasi dan penegakan Perda-nya. Padahal target jangka pendek kami hanya tiga saja. Tapi kami bersyukur, tidak sampai dua bulan targetnya jauh terlampaui”, ujar Ka Satpol PP Pati Hadi Santosa, hari ini, saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Sebelas jenis ketertiban yang diatur dalam Perda dan Perbup itu ialah tertib lalu lintas dan angkutan jalan, tertib lingkungan hidup, tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum,
tertib sungai, saluran, waduk, embung, pantai dan mata air, tertib Bangunan Gedung,
tertib pemilik dan penghuni Bangunan Gedung,
tertib usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum, tertib usaha tertentu, tertib kesehatan, tertib kependudukan, dan
tertib sosial.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan salah satu implementasi kegiatan dalam Proyek Perubahan (Proper) yang disusunnya dalam rangka Diklat pim II.

“Propernya saya dengan judul Guyub Rukun Bersinergi Mewujudkan Gerakan Pati Tertib dan Tenteram ini bertujuan untuk mengajak para stakeholder dan masyarakat Kabupaten Pati agar secara sadar ikut menjaga ketertiban serta patuh dan taat pada aturan yang berlaku”, terang Ka Satpol PP.

Kegiatan yang dilaksanakan, lanjut Hadi, antara lain ialah sosialisasi dan implementasi terkait Perda dan Perbup tersebut.

Diakuinya, penanganan permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh Satpol PP sendiri, namun Satpol PP perlu bersinergi dengan para stakeholder dan OPD terkait.

“Contoh misalnya dalam penanganan PGOT, anak jalanan, PKL, pelanggaran perijinan, reklame liar, pembuangan sampah, bangunan liar dan lain sebagainya itu perlu dikoordinasikan dengan stakeholder terkait sehingga menjadi tanggungjawab bersama”, imbuhnya.

Saat ditanya tentang peran masyarakat dalam turut mensukseskan gerakan ini, Hadi menuturkan bahwa peran warga amat menentukan. “Tentu saja masyarakat harus mematuhi ketentuan dan aturan yang ada. Nah, Satpol PP punya tugas untuk mensosialisasikan dulu aturan-aturannya ke warga, termasuk juga terkait apa saja sanksi-sanksinya”, terang Ka Satpol PP.

Tapi Hadi buru-buru menegaskan bahwa yang lebih dikedepankan oleh Satpol PP adalah upaya pencegahannya. “Ya meskipun di aturannya ada sanksi yustisi dan non-yustisi, namun Satpol semangatnya ke yang non-yustisi. Kami lebih ke upaya preventif, melalui pembinaan dan pencegahan terjadinya pelanggaran”, jelas Hadi.

Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar masing-masing OPD turut menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi berkelanjutan, sehingga gerakan ini juga bisa sinkron dengan OPD terkait.

Meski sudah melampaui target pelaksanaan jangka pendek, namun Ka Satpol PP tetap membuat target pelaksanaan jangka menengahnya. “Di jangka menengah, kami targetkan semua jenis ketertiban umum yang diatur dalam Perda dan Perbup, semuanya bisa kami laksanakan sosialisasi maupun penegakan Perda dan Perbup-nya”, ujar Hadi dengan optimis.

Ka Satpol PP dalam sesi wawancara itu juga menegaskan bahwa ketertiban masyarakat itu dinamis. “Hari ini misalnya kita nyatakan Pati bersih dari PGOT, belum tentu besok juga demikian, jadi memang ini perlu upaya yang terus menerus serta berkelanjutan dalam sosialisasi maupun penegakan Perdanya”, ungkapnya.

Sejak gerakan ini dimulai akhir April lalu, pihaknya rupanya telah mendapat respon yang baik dari stakeholder terkait seperti Forkompimda, Polri, TNI, OPD, tokoh masyarakat dan juga berbagai komunitas yang ada di Pati. (Humas/AS)