Pengelolaan Aset Mangkrak di Pemprov Jadi Sorotan Dalam Dialog Parlemen Jateng

Semarang – Kilaspersada.com, Pemerintah harus senantiasa serius dalam hal pendataan aset, sebagai wujud pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sekaligus mencegah terjadinya sengketa kepemilikan aset dengan masyarakat. Sebab, aset merupakan hal yang paling rawan hilang kepemilikannya karena sering ditemukan aset-aset yang belum jelas status kepemilikannya.


Semestinya, setiap aset yang dimiliki mampu difungsikan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat sekaligus menjadi income bagi keuangan pemerintah daerah. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah agar setiap aset yang mangkrak bisa menjadi fungsional.
Aset pemerintah bisa dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, disewakan, atau direhab lalu dikerjasamakan dengan pihak lain agar memberikan penghasilannya yang lebih tinggi.


“Oleh sebab itu, teman-teman eksekutif kita dorong, agar pemanfaatan aset pemerintah provinsi dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat. Satu contoh di daerah Kaloran, dengan jumlah aset kurang lebih 12 hektar baru dimanfaatkan 4-5 hektar. Sayang jika akhirnya tidak terpakai maksimal,” papar Henry Wicaksono, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng.

Diselenggara di Hotel Noorman Samarang, senin (16/02/2020 ) Dalam Dialok Parlemen dengan tema” Pengelolan Aset Mangkrak di Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah.
Pemanfaatan aset yang bertujuan agar aset, dengan berbagai bentuk tersebut, tidak mangkrak atau rusak karena tidak terawat, sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai upaya.
Menurut Adi Raharjo, Kabid Asset BPKAD Pemprov, sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang pengelolaan asset daerah.

Disebutkan bahwa, asset pemerintah sebagian bisa dikelola oleh masyarakat, sedang pihak Pemda (Kota/Kabupaten) biasanya menggunakan mekanisme untuk pinjam pakai.


“Jadi, asal tidak mengganggu atau mengurangi hasil dari PAD yang dihasilkan oleh aset yang digunakan, itu tidak menjadi persoalan. Karena setiap aset memerlukan penghasilan pendapatan daerah yang tetap,” ungkap Adi Raharjo.


Sedang dari pihak akademisi lebih menyoroti terkait kegunaan aset-aset milik Pemprov Jateng tersebut, apakah memiliki nilai ekonomis ataukah tidak. Sehingga dalam pengolahannya lebih maksimal dalam pemanfaatan.


“Sebab dalam aturan Permendagri yang terbaru, pemerintah daerah lebih leluasa dalam pengelolaan aset. Sehingga dalam pemanfaatan lebih maksimal,” kata Yanuar Rachmansyah, Dosen STIE Bank BPD Jateng.

(Purbledeks)